KALBARHUB.COM – Keluhan muncul dari para sopir angkutan barang di Kalimantan Barat terkait praktik pengisian BBM yang mengharuskan pembelian solar subsidi disertai Pertamina Dex non-subsidi, Senin (4/5/2026).
Seorang sopir truk, Anto, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi para pengemudi.
Menurutnya, harga Pertamina Dex yang saat ini mencapai sekitar Rp28.500 per liter menjadi persoalan utama karena jauh lebih tinggi dibanding solar subsidi yang berada di kisaran Rp6.800 per liter.
“Kalau tidak isi dex, tidak bisa dapat solar subsidi. Biasanya kami isi sekitar 195 liter solar dan 75 liter dex, jadi harus seimbang,” ujarnya.
Kenaikan harga Pertamina Dex yang signifikan, bahkan hampir dua kali lipat, berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan. Hal ini dinilai memberatkan, terutama bagi sopir yang bergantung pada pendapatan harian.
Sebagai pengemudi, Anto berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan harga BBM, khususnya untuk jenis non-subsidi, agar tidak semakin membebani pelaku transportasi.
Sementara itu, Ketua DPD Aptrindo Kalimantan Barat, Al Amin, menjelaskan bahwa ketentuan distribusi BBM sebenarnya telah diatur dalam Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500.10/224/RO-EKON tentang penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran BBM jenis tertentu (JBT) solar.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pengisian solar bagi kendaraan ekspedisi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tujuan angkutan, dengan komposisi maksimal 10 persen dipenuhi melalui BBM non-subsidi.
Namun demikian, ia menilai kondisi di lapangan berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian jika tidak segera ditangani.
Menurutnya, sektor angkutan barang memiliki peran penting dalam menjaga distribusi kebutuhan masyarakat, baik di Kota Pontianak maupun wilayah lain di Kalimantan Barat.
“Kalau ini dibiarkan, bisa memicu inflasi karena biaya distribusi ikut naik,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihak asosiasi belum menaikkan tarif jasa angkutan meskipun tekanan biaya operasional terus meningkat.
Aptrindo masih menampung aspirasi para anggota dan sopir, sekaligus berupaya menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
“Kami berharap pemerintah segera membuka ruang dialog secara formal agar persoalan ini bisa dibahas bersama dan dicarikan solusi terbaik,” pungkasnya.
