KALBARHUB.COM – Penerapan sistem kerja dari rumah tidak mengganggu pelayanan publik yang tetap berjalan seperti biasa, Jumat (10/4/2026).
Pemerintah memastikan layanan dasar, terutama di sektor kesehatan, tetap optimal dan bisa diakses masyarakat tanpa hambatan.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan hal tersebut saat memastikan langsung kondisi layanan di Putussibau.
“Pelayanan publik harus tetap jadi prioritas. Jangan sampai WFH menghambat akses masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut kebijakan WFH tidak diberlakukan secara penuh, melainkan dengan sistem kombinasi bersama kerja dari kantor.
“Maksimal 70 persen ASN bisa WFH, sisanya tetap di kantor agar layanan tetap berjalan,” jelasnya.
Pengaturan ini dinilai memberi ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong digitalisasi birokrasi sekaligus menekan biaya operasional.
Namun demikian, pengawasan tetap menjadi perhatian utama agar kinerja ASN tetap terjaga.
“Koordinasi harus kuat supaya pelayanan tetap cepat, efektif, dan profesional,” tegasnya.
Langkah ini juga menjadi bentuk kontrol pemerintah agar kebijakan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan pola kerja yang lebih fleksibel, pemerintah berharap pelayanan publik tetap prima tanpa kompromi.
