KALBARHUB.COM – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan berbagai aspirasi kota-kota di Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menegaskan sejumlah persoalan daerah perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, mulai dari keadilan fiskal, pembiayaan layanan kesehatan, hingga pemerataan manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Salah satu usulan utama yang disampaikan ialah peninjauan kembali skema Transfer Keuangan Daerah dalam APBN. Menurut Edi, alokasi dana dari pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik perkotaan, serta kebutuhan pelayanan publik.
Ia juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi riil kota-kota di Kalimantan.
Selain persoalan fiskal, Edi menyoroti pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berpotensi membebani keuangan daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” katanya.
Komwil V APEKSI juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan diterapkan pada 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan aparatur dan pengangkatan PPPK.
Dalam forum tersebut, Edi turut menekankan pentingnya pemerataan dampak pembangunan IKN bagi seluruh kota di Kalimantan. Ia berharap pembangunan ibu kota baru tidak hanya menguntungkan daerah penyangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kalimantan.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti peningkatan jalan Trans-Kalimantan, studi pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain itu, persoalan ketahanan energi juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan agar distribusinya tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Edi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.
