KALBARHUB.COM – Papan kayu lapuk dan lantai rapuh masih jadi bagian dari rumah Hasan di Pontianak Utara.
Di rumah sederhana itu, ia tinggal bersama keluarga, sambil bertahan dari penghasilan seadanya.
Lebih dari lima tahun, kondisi rumahnya terus menurun. Atap seng kerap bocor, dinding papan mulai rapuh.
Saat bantuan bedah rumah dari Pemkot Pontianak datang, Hasan tak menyia-nyiakan kesempatan itu.
“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar, supaya bermanfaat untuk keluarga,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Selama proses perbaikan, Hasan dan keluarganya tetap tinggal di rumah tersebut. Mereka ikut mengerjakan secara gotong royong.
“Ya, kami tinggal di situ. Anak beranak semua ikut bantu,” katanya.
Ia sadar bantuan yang diterima terbatas. Jika kurang, ia berusaha menambah sendiri, meski penghasilannya tak menentu.
“Kalau ada kekurangan, ya kita tambah sendiri. Tapi hidup sekarang pas-pasan,” ungkapnya.
Cerita Hasan jadi gambaran kondisi sebagian warga di kawasan padat dan tepian sungai.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program ini jadi bagian dari upaya menekan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup.
“Tahun ini kita anggarkan sekitar Rp4,6 miliar untuk 217 unit rumah, masing-masing Rp30 juta,” jelasnya.
Selain itu, ada juga 135 unit perbaikan WC untuk mendukung sanitasi layak.
“Kita ingin masyarakat punya rumah sehat, dengan ventilasi baik dan lingkungan yang lebih layak,” tambahnya.
Ia menekankan, rumah sehat penting untuk mencegah penyakit, terutama di wilayah dengan kelembapan tinggi.
“Kalau ventilasi buruk, rumah mudah lembap dan jadi sumber penyakit,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Pontianak Derry Gunawan menyebut nilai bantuan tahun ini meningkat dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta.
“Ini menyesuaikan harga bahan bangunan dan agar hasilnya lebih layak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program ini mengedepankan swadaya masyarakat tanpa kontraktor.
“Sebagian besar anggaran untuk material, jadi warga ikut terlibat langsung dalam pembangunan,” katanya.
Derry menambahkan, pendamping teknis juga diturunkan untuk memastikan pembangunan sesuai standar.
