KALBARHUB.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berbasis inovasi sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa transformasi birokrasi bukan hanya perubahan sistem kerja, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur agar lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa lurah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, 99 kelurahan di Kalimantan Barat merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat perkotaan, sehingga kualitas kinerja lurah sangat menentukan efektivitas pelayanan dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, komunikasi yang baik, serta menghadirkan inovasi, maka persoalan di masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam literasi digital, komunikasi publik, dan kepemimpinan yang melayani. Selain itu, sinergi antara lurah, camat, perangkat daerah, serta elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong,” tegasnya.
