KALBARHUB.COM – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi ujung tombak perluasan akses pendidikan di Kalbar.
“PKBM jangan hanya jadi pelengkap. Harus di depan, menjangkau masyarakat yang belum tersentuh pendidikan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan PKBM agar lebih adaptif dan inklusif.
“Melalui digitalisasi, layanan pendidikan harus lebih mudah diakses semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Norsan juga menyoroti masih tingginya angka masyarakat yang belum lulus SMA, yakni sekitar 28 persen. IPM Kalbar saat ini berada di angka 72,09 dan masih perlu didorong.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah konsep Desa SAKTI, yakni desa tanpa anak putus sekolah.
“Kalau ingin maju, lihat kualitas SDM-nya. Pendidikan jadi kunci,” katanya.
PKBM juga didorong berkolaborasi dengan sekolah dan dunia usaha untuk membuka akses pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Emilwan Ridwan, mengingatkan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan sekadar angka. Kalau tidak ditangani, bisa jadi masalah sosial bahkan hukum ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan saja tidak cukup. Anak-anak juga perlu dibekali keterampilan kerja, karakter, dan pemahaman hukum.
