KALBARHUB.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Dialog Demokrasi bertema Peran Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun demokrasi yang lebih berkualitas di Kalimantan Barat.
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kesbangpol Kalbar Mohammad Bari mengatakan kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Demokrasi yang baik lahir dari budaya dialog, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Bari, partai politik memiliki peran sebagai sarana pendidikan politik dan penyalur aspirasi masyarakat. Sementara organisasi kemasyarakatan berfungsi menjaga keharmonisan sosial, sedangkan masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan tokoh masyarakat menjadi pengawal nilai-nilai demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan supremasi hukum.
Ia menilai keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat di Kalimantan Barat merupakan modal besar yang harus dijaga melalui semangat toleransi, musyawarah, dan gotong royong.
“Perbedaan adalah kekuatan untuk mencari solusi terbaik dalam pembangunan daerah, bukan alasan untuk terpecah,” katanya.
Bari berharap dialog tersebut menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi dan kehidupan politik di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Syarifuddin Budi menegaskan penguatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum, tetapi harus diikuti partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui dukungan, kritik yang konstruktif, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
“Demokrasi bukan hanya soal melahirkan kepemimpinan, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi pembangunan melalui dukungan, kritik, dan evaluasi,” ujarnya.
Dialog Demokrasi tersebut juga menghadirkan akademisi FISIP Universitas Tanjungpura, Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, sebagai narasumber. Kegiatan diikuti perwakilan Komisi Informasi Kalbar, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
