KALBARHUB.COM – Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan Program Kapuas Kompak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras premium di pasaran.
Peluncuran program tersebut berlangsung di Kantor Wilayah BULOG Kalbar, Selasa (13/10/2026). Program ini menjadi langkah kolaboratif untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga beras premium yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kalbar, Rasiwan, mengatakan Program Kapuas Kompak merupakan bentuk sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Melalui Program Kapuas Kompak, kami berharap koordinasi dan sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengantisipasi gejolak harga beras premium,” ujar Rasiwan.
Ia menegaskan, BULOG berkomitmen mendukung upaya pengendalian harga melalui pengelolaan stok beras, pemantauan perkembangan harga, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Menurutnya, penguatan koordinasi diperlukan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga dan potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih dini melalui langkah yang tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik serta daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Rasiwan menambahkan, pengendalian harga beras premium membutuhkan kerja sama berkelanjutan, mulai dari pemantauan stok, kelancaran distribusi, hingga pengawasan harga di tingkat konsumen.
Melalui koordinasi bersama TPID Kalbar, BULOG berharap pemantauan kondisi pasokan dan perkembangan harga di lapangan semakin optimal. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan secara terukur apabila muncul indikasi gejolak harga.
Program Kapuas Kompak diharapkan menjadi upaya berkelanjutan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keterjangkauan harga beras premium di Kalimantan Barat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
