KALBARHUB.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Forum Group Discussion (FGD) Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) yang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (15/6/2026).
Forum yang dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan instansi vertikal terkait itu menjadi wadah evaluasi sekaligus penyusunan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Krisantus menegaskan bahwa PAD merupakan fondasi utama kemandirian fiskal daerah sehingga perlu dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
“Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Kita harus melihat secara objektif potensi pendapatan daerah yang masih belum tergali dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkannya,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data. Setiap OPD penghasil pendapatan diminta memetakan potensi, kendala, serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara terukur.
Dalam forum tersebut terungkap sejumlah sektor telah menunjukkan tren positif terhadap penerimaan daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi pelayanan. Namun masih terdapat beberapa sektor yang memerlukan penguatan pengawasan dan optimalisasi.
Krisantus juga menekankan pentingnya tata kelola pendapatan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Masyarakat harus mengetahui ke mana uang pajak dan retribusi digunakan. Ketika pemerintah terbuka, kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban juga akan meningkat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar mendorong sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pendataan terpadu di perusahaan-perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap berbagai jenis pajak daerah, mulai dari PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan hingga Pajak Alat Berat.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat penertiban kendaraan berpelat luar daerah melalui kerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan kendaraan non-plat KB serta mendorong pemilik kendaraan untuk melakukan mutasi masuk ke Kalimantan Barat.
Di sektor energi, optimalisasi penerimaan PBBKB juga menjadi perhatian dengan mengimbau perusahaan membeli bahan bakar melalui penyalur resmi yang terdaftar di Bapenda Kalbar agar kontribusi terhadap pendapatan daerah dapat tercatat secara maksimal.
Pemprov Kalbar juga melanjutkan program pemutihan PKB melalui penghapusan denda administratif untuk mendorong pelunasan tunggakan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi pendapatan daerah terus diperkuat melalui perluasan layanan e-Samsat dan berbagai kanal pembayaran elektronik guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, pemerintah daerah tengah mengkaji pengembangan konsep Virtual Office yang ditujukan untuk memfasilitasi pekerja dan profesional dari luar daerah agar memiliki NPWP cabang di Kalimantan Barat sehingga berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
Menutup forum, Krisantus meminta seluruh hasil pembahasan segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan dapat dipantau secara berkala.
“Target kita jelas, PAD Kalbar harus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
