KALBARHUB.COM – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalbar, Senin (15/6/2026).
Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam memetakan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Menurut Vivi, sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat guna mendukung berbagai program strategis, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang akan bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Vivi mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya demi menghasilkan data yang valid.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” tegasnya.
Harisson menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus benar-benar terjamin. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang telah mendapatkan pembekalan sebagai penjamin kualitas data.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pembangunan, termasuk mendukung pengembangan sektor UMKM.
“Pemerintah daerah sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Harisson, akan terus mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Mulai 15 Juni 2026, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh aktivitas usaha di Kalimantan Barat dapat tercatat secara lengkap dan akurat.
Muhammad Eddy mengajak seluruh jajaran petugas lapangan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menghasilkan data yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” tutupnya.
