KALBARHUB.COM – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi forum pemerintah kota mencari solusi bersama menghadapi tantangan fiskal daerah.
Raker yang digelar di Pontianak itu mengusung tema “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan yang hampir sama, mulai dari keterbatasan ruang fiskal hingga tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Tantangan fiskal ini harus disikapi bersama karena kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat,” ujarnya saat membuka Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Edi, pemerintah daerah harus mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal.
Ia menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
Pemkot Pontianak, lanjutnya, telah menerapkan sistem digitalisasi pendapatan daerah melalui e-PONTI dan Online Tax Monitoring (OTM).
“Melalui digitalisasi, pengelolaan pajak dan retribusi menjadi lebih efektif dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan sistem pemetaan potensi pendapatan berbasis spasial serta penguatan pengelolaan aset daerah.
Edi menegaskan forum APEKSI menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi antardaerah.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Alwis Rustam, menilai Komwil V Regional Kalimantan termasuk wilayah yang aktif menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dari daerah telah diteruskan kepada kementerian hingga pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional.
“Forum komwil menjadi ruang penting untuk menghimpun persoalan daerah secara lebih detail dan regional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Raker Komwil V juga menjadi sarana pembelajaran antardaerah melalui pertukaran pengalaman antar kepala daerah dan perangkat daerah.
