KALBARHUB.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Agus Sugianto, meminta Pemerintah Kota Pontianak segera mengambil langkah konkret menyikapi keluhan masyarakat terkait harga air galon yang dinilai tidak wajar di tengah kesulitan memperoleh air bersih.
Agus mengatakan kondisi kabut asap dan kelangkaan air bersih membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan air bersih tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang wajar.
“Dalam situasi seperti ini, air bersih bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan kondisi darurat atau kesulitan masyarakat untuk mengambil keuntungan secara berlebihan,” ujar Agus, Selasa (8/9).
Agus meminta Pemkot Pontianak melalui instansi terkait melakukan pendataan, pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan terhadap harga serta distribusi air galon.
Menurutnya, apabila ditemukan praktik penjualan dengan harga yang tidak wajar atau tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah harus mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Pemkot Pontianak jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Lakukan pengawasan aktif di lapangan, pastikan harga tetap wajar, dan tindak tegas apabila ditemukan pihak-pihak yang mengambil keuntungan tidak semestinya dari kesulitan masyarakat,” tegasnya.
Selain pengawasan harga, Agus juga mendorong Pemkot memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih yang terjangkau, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Ia menilai pemerintah harus hadir memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan dasar hanya karena persoalan harga maupun distribusi.
Agus memahami biaya distribusi dan ketersediaan air dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi harga. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membebani masyarakat secara berlebihan.
“Kebutuhan air bersih adalah hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kondisi seperti sekarang, yang harus dikedepankan adalah kemanusiaan, kepatutan, dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Agus berharap Pemkot Pontianak dapat segera melakukan langkah pengawasan agar persoalan harga dan distribusi air bersih tidak semakin membebani masyarakat.
