KALBARHUB.COM – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
High Level Meeting dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun inflasi Kalimantan Barat masih berada pada kategori terkendali.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujarnya.
Menurut Ria Norsan, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta kelancaran pasokan bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti perbedaan karakteristik inflasi di setiap daerah. Berdasarkan data, inflasi tertinggi di Kalimantan Barat saat ini terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ria Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun 2026, mulai dari kendala logistik, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat cuaca, hingga dampak perubahan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas terhadap stabilitas harga.
Untuk itu, Gubernur meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh instansi terkait memperkuat sinergi dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Ria Norsan menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang berulang kali menjadi penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026, di antaranya minyak goreng, ikan tongkol, ikan kembung, ikan baung, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.
Menurutnya, Kota Pontianak juga mengalami inflasi harga beras secara berturut-turut selama empat bulan terakhir, sementara hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen serta margin distribusi bawang putih mencapai 47,98 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saichudin menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen. Ia menegaskan sensus tersebut bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemutakhiran data program perlindungan sosial.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutupnya.
