KALBARHUB.COM – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menegaskan kepala desa memegang peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemerintah sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (9/7/2026).
Dalam sambutannya, Ria Norsan mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap organisasi tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi serta meningkatkan kapasitas kepala desa.
“Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan integritas. Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung program-program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut Norsan, desa kini menjadi fokus utama pembangunan nasional sehingga kepala desa dituntut mampu menjalankan berbagai program pemerintah secara efektif.
“Saat ini desa menjadi perhatian utama karena desa adalah ujung tombak pembangunan. Di Kalbar terdapat sekitar 2.046 desa. Dengan banyaknya program pemerintah yang masuk ke desa, kepala desa harus siap menerima dan menjalankan program tersebut demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan Program Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah digulirkan pemerintah dan dinilai sangat bergantung pada kepemimpinan kepala desa.
“Program Koperasi Merah Putih akan dikomandoi oleh kepala desa. Karena itu saya berharap seluruh kepala desa dapat menjadi motor penggerak agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ria Norsan menegaskan kepala desa bukan sekadar administrator pemerintahan, tetapi pemimpin yang menentukan arah pembangunan di wilayahnya.
“Kepala desa adalah pemimpin di tingkat desa, komandan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kepemimpinan yang baik akan menentukan maju atau tidaknya sebuah desa,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan perkembangan positif pembangunan desa di Kalimantan Barat. Berdasarkan data 2025, sebanyak 1.045 desa telah berstatus mandiri, 529 desa berstatus maju, dan 472 desa berstatus berkembang.
“Alhamdulillah, desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Kalbar. Ini patut kita syukuri. Namun pekerjaan kita belum selesai. Kita ingin seluruh desa semakin maju, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tuturnya.
Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendukung pembangunan desa melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa.
Ia juga memperkenalkan Program Gema Membangun Desa yang menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui Gema Membangun Desa, kami tidak hanya bekerja dari kantor. Kami turun langsung ke desa, berdialog dengan masyarakat, mendengar persoalan mereka, lalu mencari solusi bersama. Pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PKDI, Sujiono, mengatakan organisasi yang dipimpinnya diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa.
“Organisasi ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. PKDI harus menjadi tempat saling belajar, saling menguatkan, dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kepala desa terus mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jadilah organisasi yang memberikan solusi, menjaga kekompakan para kepala desa, dan menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Jika desa maju, maka daerah akan maju, dan Indonesia pun akan semakin kuat,” pungkasnya.
