KALBARHUB.COM – Kelangkaan BBM yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya menjelang Idulfitri memicu reaksi keras. Antrean panjang di hampir seluruh SPBU dinilai sebagai bukti kegagalan serius dalam manajemen distribusi dan pengawasan pasokan.
Kondisi ini memicu kepanikan warga yang terpaksa mengantre berjam-jam tanpa kepastian mendapatkan bahan bakar. Lemahnya antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan tahunan menjadi sorotan utama karena dianggap merugikan masyarakat luas.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa, tapi kegagalan sistemik. Manajemen penjualan BBM tidak berjalan dengan baik,” tegas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Jumat (20/3/2026).
Satarudin menilai lonjakan permintaan menjelang Lebaran seharusnya sudah bisa diprediksi dan diantisipasi sejak jauh hari. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pasokan tersendat dan pengawasan lemah hingga memicu praktik penimbunan.
Kritik tajam pun diarahkan langsung kepada pimpinan otoritas terkait di wilayah Kalimantan Barat. Satarudin mendesak General Manager Pertamina untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kekacauan ini.
“Kalau tidak mampu mengelola distribusi di momen krusial seperti ini, lebih baik mundur. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan Kementerian BUMN juga diminta turun tangan mengevaluasi kinerja distribusi di daerah. Langkah cepat sangat diperlukan untuk menormalkan stok BBM sebelum hari raya agar aktivitas ekonomi warga tidak semakin terhambat.
“Jangan sampai setiap menjelang Lebaran rakyat selalu dihantui krisis yang sama. Harus ada evaluasi serius, bukan sekadar janji,” pungkas Satarudin.
