KALBARHUB.COM – Cipayung Plus Kalimantan Barat menyatakan sikap terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Mereka menilai Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden.
Ketua Komda PMKRI Regional VII Kalbar, Endro Ronianus, mengatakan pihaknya telah melakukan kajian internal terkait isu tersebut.
“Pada prinsipnya, kami mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Menurut Endro, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik. Ia menilai jabatan kementerian bersifat politis dan tidak terlepas dari dinamika kekuasaan.
“Kami ingin menjaga independensi Polri dan tidak menginginkan adanya intervensi politik maupun kekuasaan di kemudian hari,” tegasnya.
Terkait kinerja Polda Kalbar, Cipayung Plus Kalbar mengaku tetap bersikap objektif. Mereka memberikan apresiasi atas capaian positif, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.
“Ketika ada prestasi tentu kami apresiasi. Namun, peran untuk mengkritik dan memberikan masukan tetap kami jalankan,” katanya.
Jika wacana Polri di bawah kementerian benar-benar diterapkan, Cipayung Plus Kalbar akan melakukan kajian lanjutan sebelum menentukan sikap resmi. Meski demikian, mereka menegaskan hingga saat ini tetap berpendapat Polri sebaiknya berada langsung di bawah Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Cipayung Plus Kalbar juga menggelar dialog kepemudaan bertema “Perspektif Pemuda Menyongsong Bonus Demografi 2045 di Kalimantan Barat.”
Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan praktisi untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam menghadapi bonus demografi 2045.
