KALBARHUB.COM – Penguatan kapasitas aparatur sipil negara di Kalimantan Barat terus didorong. Lembaga pelatihan daerah dipersiapkan agar mampu menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan tingkat nasional.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan dukungan agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar menjadi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
“Ke depan bagaimana kita berupaya PKN II akan diadakan di BPSDM Provinsi Kalbar. Ini juga akan memberikan masukan untuk PAD bagi Pemerintah Provinsi Kalbar,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Ia menilai penyelenggaraan PKN II di Kalbar tidak hanya meningkatkan kualitas ASN. Program ini juga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, BPSDM memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan.
“Ini saya tugaskan Bu Windy agar bagaimana BPSDM kita bisa melaksanakan PKN II. Terima kasih Bu Windy,” tegasnya.
Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menyambut penugasan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai persiapan.
“Kami menyambut baik arahan dan dukungan Bapak Gubernur. BPSDM Kalbar telah berbenah dan memenuhi seluruh persyaratan agar dapat menjadi penyelenggara PKN II,” ujarnya.
Ia menjelaskan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas widyaiswara, serta koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terus dilakukan.
Menurutnya, jika PKN II digelar di Kalbar, ASN tidak perlu lagi mengikuti pelatihan ke luar daerah. Kondisi ini membuat anggaran lebih efisien.
“Selama ini ASN Kalbar harus mengikuti PKN II di luar provinsi. Jika bisa kita selenggarakan di Kalbar, akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan BPSDM Kalbar membuka peluang bagi ASN dari provinsi lain mengikuti PKN II di Pontianak.
“Ini peluang besar bagi Kalbar. Kami ingin BPSDM tidak hanya menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut pemerintah daerah memiliki ruang anggaran untuk memperkuat peran BPSDM.
“Ada mandatory spending, ada persentase tertentu yang harus diberikan kepada BPSDM. Ini yang membedakan dengan OPD lain,” ungkapnya.
Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo menilai peluang pendapatan daerah bisa digali melalui inovasi program BPSDM.
“Salah satu yang disampaikan adalah peluang memperoleh pendapatan dari BPSDM melalui inovasi yang mendukung perolehan pendapatan daerah,” ujarnya.
