KALBARHUB.COM – Luas wilayah besar, sumber daya alam melimpah, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Kondisi ini menjadi sorotan dalam upaya peningkatan kompetensi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Penguatan kapasitas aparatur difokuskan agar pimpinan perangkat daerah tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu melahirkan kebijakan strategis di tengah tantangan pengelolaan wilayah yang luas dan kaya potensi.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, tantangan Kalbar tidak ringan karena luasnya mencapai 1,11 kali Pulau Jawa dengan 14 kabupaten/kota.
“Mengelola wilayah sebesar ini membutuhkan ASN yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi punya kompetensi, visi, dan keberanian mengambil terobosan,” ujarnya.
Ia menyoroti potensi mineral Kalbar yang hampir lengkap, mulai dari emas, bauksit, batu bara, pasir kuarsa, hingga bijih besi. Namun sebagian masih dikelola secara ilegal.
“Kami punya emas, tetapi sebagian besar masih ilegal. Pertambangan emas tanpa izin tersebar di sekitar 70 ribu hektare. Ini bukan hanya soal hukum, tapi bagaimana ASN merumuskan kebijakan yang adil, legal, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan semata regulasi, melainkan pola pikir aparatur.
“Kita kaya sumber daya alam, tapi sering kalah dalam cara berpikir. Alam bukan hanya ditebang dan dikeruk, tetapi bisa dikelola sebagai sumber PAD lewat pariwisata dan jasa lingkungan,” tegasnya.
Penguatan kompetensi ini juga diarahkan agar daerah mampu lebih mandiri secara fiskal.
“Pesan agar daerah mampu mengelola sumber dayanya sendiri harus dibarengi kemampuan ASN membaca peluang dan menyusun kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menilai, langkah Kalbar memulai peningkatan kapasitas ASN sejak awal tahun patut diapresiasi.
“Dalam organisasi, kunci utamanya tetap SDM. SDM-lah yang menggerakkan seluruh sumber daya agar tujuan organisasi tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan pemahaman regulasi dan pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting agar APBD berdampak nyata.
Sementara itu, penguatan pembelajaran ASN terus didorong melalui sistem pelatihan adaptif berbasis tatap muka dan digital.
Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menyebut, pengembangan kompetensi tidak hanya menyasar kemampuan teknis.
“Kami membangun ASN yang profesional, berintegritas, sehat secara fisik dan mental, serta punya empati sosial sebagai pelayan masyarakat,” jelasnya.
Penguatan kapasitas pimpinan perangkat daerah diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan mampu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan.
