KALBARHUB.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan) sebagai langkah strategis memperbaiki distribusi dokter spesialis di daerah.
Kebijakan ini dinilai penting mengingat masih timpangnya sebaran dokter spesialis, terutama di wilayah perbatasan dan kabupaten dengan akses layanan kesehatan terbatas.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyebut persoalan utama layanan kesehatan di Kalbar bukan hanya pada jumlah dokter spesialis, tetapi juga pada distribusinya yang belum merata.
“Wilayah Kalimantan Barat sangat luas, tetapi dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Ini menyebabkan masyarakat di daerah harus dirujuk jauh untuk mendapatkan layanan medis,” ujarnya saat evaluasi lapangan usulan pembukaan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di FK Untan, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, kekurangan dokter anestesi berdampak langsung pada operasional rumah sakit daerah. Di sejumlah wilayah, rumah sakit telah memiliki dokter bedah dan penyakit dalam, namun tidak dapat melakukan tindakan karena ketiadaan dokter anestesi.
“Kondisi ini menyebabkan layanan tidak optimal dan memperpanjang waktu rujukan pasien. Padahal hak pelayanan kesehatan harus merata,” jelasnya.
Melalui pembukaan PPDS Anestesiologi di FK Untan, Pemprov Kalbar berharap distribusi dokter spesialis dapat diperbaiki secara bertahap. RSUD dr. Soedarso ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama, dengan dukungan jejaring rumah sakit di berbagai kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Kalbar mendorong prioritas bagi putra daerah dalam pendidikan dokter spesialis sebagai upaya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
“Pengalaman menunjukkan putra daerah cenderung bertahan dan mengabdi di wilayahnya. Ini menjadi kunci memperbaiki distribusi dokter spesialis,” katanya.
Dari sisi kebijakan nasional, Satgas Akselerasi PPDS Kemendiktisaintek menyampaikan bahwa pembukaan program PPDS di daerah merupakan bagian dari strategi mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
“Kami mendorong agar pendidikan dokter spesialis dibuka di daerah, sehingga lulusan tidak terkonsentrasi di pusat-pusat layanan kesehatan besar,” ujar perwakilan satgas.
Dalam pedoman terbaru, penempatan lulusan PPDS juga diarahkan sejak awal pendidikan untuk memastikan dokter spesialis kembali bertugas di daerah yang membutuhkan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis pemerataan layanan kesehatan dapat ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan.
