KALBARHUB.COM – Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus dilakukan secara bertahap, dengan target 30 ribu hingga 40 ribu koperasi mulai berdiri pada Agustus mendatang dari total sasaran sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 30 ribu hingga 40 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai terbentuk pada Agustus 2026.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari target pembentukan sekitar 80 ribu Kopdes di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Zulkifli mengatakan pembangunan Kopdes dilakukan secara bertahap karena prosesnya tidak hanya mencakup pembentukan badan hukum, tetapi juga pembangunan sarana pendukung dan perekrutan sumber daya manusia.
Menurutnya, pembentukan badan hukum koperasi membutuhkan waktu sekitar enam bulan.
Setelah itu, pembangunan fasilitas pendukung juga memerlukan waktu sebelum koperasi dapat beroperasi secara penuh.
“Agustus ini mudah-mudahan sudah jadi 30 ribu sampai 40 ribu. Minimal 30 ribu Kopdes sudah terbentuk,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, hingga saat ini baru sekitar 1.000 Kopdes yang mulai berjalan sebagai proyek percontohan.
Jumlah tersebut dinilai masih belum terlihat signifikan dibandingkan target nasional sebanyak 80 ribu koperasi.
Pemerintah, lanjut Zulkifli, memilih melibatkan TNI dan memberdayakan masyarakat desa dalam proses pembangunan Kopdes.
Langkah tersebut dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tidak terkendala mekanisme tender yang bisa memakan waktu hingga enam bulan sampai satu tahun.
Selain itu, proses perekrutan manajer koperasi juga masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung pada September mendatang.
Para manajer tersebut nantinya akan menerima gaji dari pemerintah, sementara anggota koperasi lainnya berpartisipasi sebagai anggota koperasi.
Zulkifli menegaskan, program Kopdes Merah Putih merupakan implementasi ekonomi Pancasila yang berlandaskan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.
