KALBARHUB.COM – Sejumlah persoalan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Pontianak Daerah Pemilihan Pontianak Selatan dan Tenggara.
Kegiatan tersebut digelar di beberapa titik, yakni di Jalan Imam Bonjol Gang Bahtera, Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Puri Akcaya 1, serta Jalan Purnama Gang Karya Tani Dalam.
Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi Golkar, Leni Diantami, mengatakan reses menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini penting agar kami mengetahui kebutuhan prioritas warga. Semua usulan akan kami tampung dan perjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Di Jalan Imam Bonjol Gang Bahtera, warga meminta bantuan penerangan jalan karena kondisi gang masih gelap. Tiang listrik sudah tersedia, namun diperlukan penarikan kabel agar lampu dapat berfungsi.
Warga juga mengusulkan bantuan tong oranye untuk penampungan air serta dukungan bagi pelaku UMKM berupa kompor dan gerobak usaha.
Sementara di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Puri Akcaya 1, warga mengajukan peningkatan jalan, khususnya di bagian ujung yang masih memerlukan perbaikan. Permasalahan drainase juga menjadi perhatian karena masih terdapat kekurangan sekitar 20 meter saluran sehingga air sering tergenang.
Masyarakat juga meminta fasilitasi normalisasi parit di belakang rumah serta pengadaan penghalang air karena kawasan tersebut kerap terdampak banjir.
Selain itu, warga berharap adanya arahan dan bantuan untuk Surau Baitil Sirajil Iman yang aktif menggelar kegiatan keagamaan. Mereka juga mengusulkan peningkatan status surau menjadi masjid.
Di Jalan Purnama Gang Karya Tani Dalam, warga meminta perbaikan jalan yang tembus ke Gang Bali Agung 3 guna memudahkan akses anak-anak menuju sekolah. Aspirasi lain meliputi pengaspalan jalan, penambahan penerangan di Gang Karya Tani Famili, pelaksanaan operasi pasar rutin di setiap kecamatan, serta pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu.
Menanggapi hal tersebut, Leni menegaskan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.
“Kami akan mengawal aspirasi ini agar bisa masuk dalam program prioritas pembangunan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
