KALBARHUB.COM – Pelantikan pejabat Pemkot Pontianak diwarnai sejumlah pesan strategis dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Ia menekankan pembaruan data masyarakat miskin, penguatan tata kelola aset, percepatan komunikasi publik, serta inovasi lintas sektor.
Edi melantik empat kepala dinas dan satu staf ahli di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026). Pejabat yang dilantik yakni Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujar Edi.
Ia menyebut seluruh pejabat merupakan hasil seleksi terbuka atau open bidding yang digelar sejak tiga bulan lalu. Mereka diminta cepat beradaptasi dan berinovasi.
Kepada Kepala Dinas Sosial, Edi meminta pembaruan data masyarakat miskin, gelandangan dan pengemis, serta penanganan masalah sosial lainnya dilakukan secara akurat dan responsif.
Untuk BKAD, ia menekankan pentingnya pendataan dan administrasi aset daerah. Aset yang bebas, bersengketa, maupun yang akan dibebaskan harus memiliki kejelasan status dan dikelola produktif. Koordinasi eksekutif dan legislatif dalam penganggaran juga harus diperkuat.
Perhatian khusus ia arahkan ke Diskominfo. Menurutnya, di era digital, pengelolaan informasi sangat menentukan persepsi publik terhadap pembangunan.
“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.
Diskominfo diminta membangun sistem pemantauan isu secara real time, memanfaatkan teknologi, serta merangkul potensi generasi muda.
Di sektor pangan dan perikanan, Edi menilai Pontianak memiliki potensi besar. Sungai, kolam, lahan produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan. Ia mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan.
“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” katanya.
Kepala Diskominfo Syamsul Akbar menyatakan akan melakukan konsolidasi internal dan memperkuat kolaborasi, termasuk dengan media.
“Saya berharap dukungan dan kerja sama kawan-kawan media sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam menyampaikan kebijakan dan rencana pembangunan,” ujarnya.
Diskominfo juga menyiapkan regulasi tata kelola media sosial perangkat daerah. Regulasi itu mencakup standardisasi manajemen isu dan pola penyampaian informasi agar selaras dengan kebijakan Wali Kota.
