KALBARHUB – Madrasah di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi mulai mempersiapkan diri untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada 5 Januari mendatang.
Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Khairul Azhar, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 437 dari total 500 madrasah yang terdampak telah dinyatakan siap melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) secara langsung.
“Alhamdulillah, sebagian besar madrasah sudah siap kembali beroperasi. Hal ini mencerminkan semangat tinggi para guru, tenaga kependidikan, serta dukungan masyarakat dalam memulihkan layanan pendidikan bagi anak-anak,” ujar Khairul Azhar, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Aceh, Sabtu (3/12/2025).
Namun demikian, masih terdapat 63 madrasah yang belum dapat melaksanakan PBM. Madrasah tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah. Dari wilayah tersebut, Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah terbanyak.
Khairul merinci, dari 63 madrasah yang belum siap, sebanyak 19 berada di Aceh Utara, 17 di Aceh Tamiang, 14 di Aceh Tengah, 7 di Pidie Jaya, 4 di Bireuen, dan 2 di Bener Meriah.
Ia menjelaskan, kendala yang dihadapi antara lain proses pembersihan ruang kelas dan halaman sekolah yang belum selesai akibat lumpur dan sisa material banjir, ruang kelas yang tertimbun, akses jalan menuju madrasah yang belum bisa dilalui, serta masih adanya madrasah yang difungsikan sebagai tempat pengungsian. Selain itu, beberapa wilayah masih berstatus siaga bencana, seperti di Kabupaten Bener Meriah.
Khairul juga menambahkan bahwa 10 lembaga pendidikan yang bangunannya rusak berat atau hanyut akibat banjir tetap siap melaksanakan PBM dengan menempati lokasi sementara, seperti masjid atau meunasah, lapangan desa, maupun area madrasah yang masih dapat digunakan.
Menurutnya, Kemenag terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak madrasah, dan relawan untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan. Langkah ini dilakukan agar peserta didik dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.
“Kami terus melakukan pendampingan dan koordinasi agar madrasah yang belum siap bisa segera menyusul. Prinsip utama kami, PBM hanya dilaksanakan jika kondisi benar-benar aman bagi siswa dan guru,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, menegaskan komitmen Kemenag untuk memastikan layanan pendidikan madrasah tetap berjalan meski di tengah keterbatasan akibat bencana.
“Pendidikan merupakan layanan dasar yang harus segera dipulihkan. Namun, faktor keselamatan tetap menjadi prioritas. Karena itu, percepatan pemulihan sarana prasarana dilakukan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Azhari juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, mulai dari relawan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, atas dukungan dan kepedulian dalam membantu pemulihan madrasah.
Dengan kondisi madrasah yang berangsur membaik pascabencana, Kemenag Aceh berharap seluruh peserta didik dapat segera kembali mengikuti pembelajaran secara normal, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi darurat.
