KALBARHUB.COM – Sinergi pembangunan Kalbar 2027 diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Langkah ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran, Jumat (3/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga fokus pada skala prioritas. Hal ini penting di tengah keterbatasan anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan koordinasi harus berjalan baik. Program pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
“Tahun lalu kita alokasikan sekitar Rp10 miliar untuk jalan dan jembatan di Sungai Kakap. Tahun ini akan bergilir ke daerah lain,” ujarnya.
Karena itu, pemerataan pembangunan tetap menjadi perhatian. Setiap daerah akan mendapat dukungan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, daerah juga didorong mencari sumber pendanaan lain. Misalnya dengan meningkatkan PAD dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
Harisson mengapresiasi Pemkab Kubu Raya. Daerah ini dinilai berhasil mendapatkan dukungan pusat.
Bantuan tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan DPR RI dan kementerian. Salah satunya melalui program Inpres jalan daerah.
Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah berperan penting. Tim ini mengkaji usulan sebelum ditetapkan sebagai prioritas.
“Kami bekerja objektif sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti kondisi IPM di Kalbar. Di beberapa daerah, IPM tinggi tetapi pengangguran masih tinggi.
Hal ini terjadi karena banyak tenaga kerja memilih sektor formal. Sementara itu, sektor informal kurang diminati.
Selain itu, Pemprov Kalbar menyiapkan kebijakan WFH. Sebanyak 75 persen ASN bekerja dari rumah dan 25 persen tetap di kantor.
Kebijakan ini bertujuan menghemat energi. Termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya meminta perhatian yang proporsional. Ia menilai daerahnya memiliki peran strategis dalam pembangunan.
“Kami hanya ingin perhatian yang adil sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Akhirnya, Musrenbang RKPD 2027 diharapkan memperkuat kolaborasi. Pembangunan diharapkan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
