KALBARHUB.COM – Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pontianak sebagai forum strategis penyusunan arah pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD Kota Pontianak Tahun 2027 digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (2/4/2026).
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan fase awal yang penting dalam pelaksanaan RPJPD 2025–2040.
“Tahun 2027 adalah momentum penting dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan Kalbar. Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi harus menjadi lokomotif pembangunan yang disiplin, fokus, dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian makro Kalbar, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,37 persen, tingkat kemiskinan 5,97 persen, Indeks Pembangunan Manusia 72,69, serta tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
Harisson menekankan agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak nyata.
Selain itu, ia juga mendorong kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan di luar APBD serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan rencana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu sebagai bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi perubahan pola pikir agar birokrasi lebih adaptif, efisien, dan tetap produktif,” jelasnya.
Langkah efisiensi lainnya meliputi pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas.
