KALBARHUB.COM – Sejumlah persoalan strategis di Kota Pontianak membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan dan penataan wilayah.
“Kami berharap pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi minimal 50 persen untuk mengurangi arus kendaraan berat di dalam kota,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Jum’at (27/2/2026).
Ia menjelaskan, sebagai kota jasa dan perdagangan, aktivitas ekonomi Pontianak didominasi sektor kuliner, kafe, restoran dan jasa. Namun distribusi logistik dari Pelabuhan Dwikora memicu kepadatan kendaraan berat di dalam kota.
Menurutnya, percepatan pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III dan rencana Jembatan Garuda menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan. Tahun ini, pemerintah kota menuntaskan pembebasan lahan pelebaran jalan paralel Sungai Jawi dan berharap dukungan provinsi untuk pembangunan lanjutan, termasuk pelebaran Jalan Imam Bonjol.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan batas wilayah ini bisa diselesaikan dengan baik,” katanya terkait batas wilayah yang masih menjadi perdebatan dengan daerah sekitar.
Di sektor kesehatan, ia mengungkapkan pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 berdampak pada pembiayaan program, termasuk Universal Health Coverage (UHC).
“Kami tetap berkomitmen menjaga layanan kesehatan, tetapi tentu berharap ada dukungan tambahan agar program ini tetap optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan kesiapan mendukung pembangunan jalan provinsi di Pontianak serta rencana outer ring road di wilayah selatan dan tenggara kota.
“Kami juga akan mengusulkan Jembatan Kapuas III. Kalau itu bisa terlaksana, insyaallah kemacetan akan terurai,” katanya.
Ia menambahkan sinergi kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan wilayah sebagai gerbang Kalimantan Barat.
