KALBARHUB.COM – Dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara adil. Saat usaha berkembang, pengawasan berjalan cepat. Namun ketika usaha mengalami kesulitan, pendampingan dan solusi konkret dinilai belum optimal.
Anggota DPRD Kota Pontianak Iqbal Muthahar menyampaikan, pihaknya menerima banyak keluhan dari para pengusaha, khususnya pelaku usaha yang baru merintis.
Menurutnya, sebagian pelaku usaha mengaku baru memulai kegiatan usaha sudah menerima teguran pajak atau surat pemberitahuan kewajiban. Sementara ketika usaha mengalami penurunan omzet hingga merugi, mereka merasa kurang mendapatkan pendampingan.
“Banyak pengusaha mengeluhkan, saat usaha ramai pengawasan begitu cepat hadir. Namun ketika usaha sepi bahkan terancam bangkrut, pendampingan dan solusi dari pemerintah justru tidak dirasakan,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan, para pelaku usaha telah memberikan kontribusi besar bagi daerah. Mereka membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun pola kerja sama yang lebih seimbang dengan pelaku usaha. Pemerintah tidak hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga membina dan memberikan solusi.
“Pengusaha adalah mitra pembangunan. Mereka harus didukung agar bisa bertahan dan berkembang, bukan justru merasa dipersulit,” tegasnya.
Iqbal berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan kolaborasi tersebut, usaha dapat bertahan, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat Pontianak meningkat bersama.
